• (0335) 841407
  • (0335) 841307
  • umum.pnkraksaan@gmail.com

Uraian Tugas

TUGAS KETUA PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

  1. Bertanggung jawab secara managerial terhadap pelaksanaan administrasi baik administrasi Perkara maupun administrasi umum (kesekretariatan). 2.  Penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara (3 hari).
  2. Membuat penetapan tidak diterimanya permohonan kasasi karena tidak memenuhi syarat formal Pengajuan kasasi 2 hari.
  3. Menetapkan Majelis Hakim Peninjauan Kembali, pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya.
  4. Dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, KPN membentuk tim telah berkas  yang membuat resume untuk   ditelaah paling lama 7 hari.
  5. Meneliti Penetapan sita eksekusi sebelum ditandatangani 2 hari.
  6. Meneliti Penetapan Eksekusi pembayaran sejumlah uang, pengosongan (riil) dan eksekusi lelang sebelum ditandatangani penetapannya, paling lambat 2 hari.
  7. Mendisposisikan semua surat masuk selambat-lambatnya 3 hari kerja.

      Dalam Bidang Pengawasan :

  1. Melakukan pengawasan yang didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan terhadap:
  1. Pengawasan terhadap hakim-hakim, yaitu : hakim Pengawas dan pengamat, dan hakim pengawas bidang dalam hal:

 

  1. Pengawasan terhadap Panitera/Sekretaris:

TUGAS WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

      DALAM BIDANG PENGAWASAN

  1.  Memantau pelaksanaan tugas-tugas hakim, Panitera/Sekretaris dan jajarannya.
  2.  Memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi perkara pidana dan perdata.
  3.  Memantau tingkah laku aparat Pengadilan Negeri.
  4.  Melaksanakan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri berdasarkan SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009;
  1.  Memantau pengelolaan administrasi pengawasan oleh Panitera Muda Hukum.

 

  1. Menetapkan hari persidangan pidana dan perdata pada hari itu juga dan panggilan sidang perdata dan pidana paling lama (7 hari) setelah berkas diterima oleh hakim.
  2. Panggilan delegasi disesuaikan dengan wilayah yang akan dipanggil sedangkan untuk panggilan luar negeri melalui departemen Luar Negeri paling lama 3 bulan.
  3. Bila Tergugat tidak diketahui alamatnya, Panggilan dilakukan secara umum melalui walikota/bupati, kecuali perkara perceraian dalam waktu 1 bulan.
  4. Pada saat putusan, membacakan putusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani (hari itu juga).
  5. Bertanggung jawab atas penyelesaikan minutasi perkara (14 hari).
  6. Perkara anak sudah harus diputus dalam waktu (45 hari).
  7. Perkara praperadilan sudah harus diputus selambat-lambatnya 7 hari.
  8. Menetapkan hari sidang Peninjauan Kembali pada hari berkas diterima.
  9. Memeriksa permohonan Peninjauan Kembali, paling lama 30 hari.
  10. Menyerahkan petikan putusan kepada Kepaniteraan Pidana melalui Panitera Pengganti,  pada hari itu juga, atau paling lambat hari berikutnya.
  11. Setelah para pihak hadir, menunjuk hakim mediator, dan memberikan tenggang waktu sesuai PERMA no. 01 Tahun 2008.
  12. Pemeriksaan perkara sampai dengan putusan diluar mediasi dan perdata khusus paling lama 5 bulan, bila tidak selesai, maka Majelis hakim wajib membuat laporan tertulis kepada KPT melalui KPN.
  13. Menetapkan hari dan tanggal penyumpahan perihal ditemukannya bukti baru paling lambat 7 hari sejak diterima penetapan KPN.
  14. Menyerahkan berita acara penyumpahan kepada Panitera Muda Perdata paling lama 2 hari setelah dilakukan penyumpahan.

 

TUGAS PANITERA PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN.

  1. Bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan administrasi perkara (kepaniteraan) dan administrasi umum (kesekretariatan) yang dilaksanakan oleh wakil Panitera dan wakil sekretaris melalui garis komando terhadap para kepala sub bagian.
  2. Bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan DIPA selaku Kuasa Pengguna anggaran yang telah didelagasikan oleh KPN.
  3. Penunjukan Panitera Pengganti selama 3 hari.
  4. Membuat surat keterangan bahwa Pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi, 3 hari.
  5. Membuat akta Peninjauan kembali dan menyerahkannya kepada KPN, pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya.
  6. Menetapkan Panitera Pengganti Peninjauan kembali, hari itu juga.
  7. Membuat surat keterangan bahwa permohonan kasasi tidak memenuhi syarat, yang selanjutnya KPN membuat Penetapan, dalam waktu 2 hari.
  8. Menunjuk Jurusita untuk melaksanakan tugas kejurusitaan paling lama 2 hari.
  9. Membuat berita acara peneguran pada hari itu juga, paling lambat 2 hari kerja.
  10. Menunjuk jurusita melakukan sita eksekusi hari itu juga atau paling lama 2 hari.
  11. Meneliti Penetapan eksekusi untuk ditandatangani KPN 2 hari.
  12. Panitera/wakil panitera melaksanakan rapat kordinasi untuk pelaksanaan eksekusi pengosongan paling lama 7 hari.
  13. Memberitahu rencana eksekusi kepada para pihak sebelum hari dan tanggal pelaksanaan 3 hari kerja.
  14. Mendisposisikan surat masuk diselesaikan 2 hari.
  15. Memeriksa dan menandatangani laporan penyetoran PNBP setiap hari Senin.
  16. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap buku kas umum, buku kas tunai, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak, selama 3 bulan sekali.

 

      DALAM BIDANG PENGAWASAN:

  1. Pengawasan terhadap Wakil Panitera mengenai:

 

TUGAS WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

  1. Mengawasi kinerja Panitera Muda dan jurusita.
  2. Meminta laporan pelaksanaan tugas setiap jurusita telah melaksanakan tugas kejurusitaan dengan memperlihatkan relaas pekerjaan jurusita.
  3. Melaksanakan disposisi Panitera mengenai perkara 2 hari kerja.

 

       DALAM BIDANG PENGAWASAN

  1. Melakukan pengawasan terhadap kepaniteraan Pidana, Perdata, Hukum, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti mengenai:
  2. Pelaksanaan tugas-tugas para Panitera Muda di Kepaniteraan sesuai dengan pola Bindalmin dan SOP.
  3. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, dan Panitera Muda Hukum terhadap kinerja staf.
  4. Penelaahan dan penelitian berkas perkara oleh Panitera Muda.
  5. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh Panitera Muda.
  6. Pelaksanaan tugas panitera Pengganti dan Jususita/jurusita Pengganti.
  7. Meneliti berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum, apakah amar putusan dalam putusan dan dalam berita acara telah sesuai atau belum.

 

TUGAS SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

  1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum (kesekretariatan) melalui kepala sub bagian.
  2. Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakan setelah turun DIPA 10 hari kerja.
  3. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan 10 hari kerja.
  4. Mengkordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan dan Kepegawaian, setiap hari.
  5. Mengoreksi dan mengkordinasikan surat-surat keluar yang dibuat sub bagian umum, kepegawaian, dan keuangan diselesaikan 2 hari kerja.
  6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilaksanakan sesuai kebutuhan.
  7. Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera/sekretaris, dilaksanakan 4 hari kerja.
  8. Melaksanakan disposisi Panitera mengenai kesekretariatan 2 hari kerja.

      DALAM BIDANG PENGAWASAN

  1. Melakukan pengawasan terhadap Kepala sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan mengenai:
  2. Pelaksanaan tugas-tugas di kesekretariatan sesuai dengan pola Bindalmin dan SOP.
  3. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Kasub Bagian umum, kasub bagian Keuangan dan Ka sub Kepegawaian terhadap kinerja staf.
  4. Pembuatan pelaporan keuangan dan barang milik Negara (BMN) ke Mahkamah Agung dan instansi terkait.
  5. Penggunaan barang inventaris dan pengelolaan administrasinya.
  6. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para Kasub Bagian.
  7. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor.