Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Yang pada hakekatnya, eksekusi tidak lain untuk merealisasi kewajiban pihak yang kalah sehingga pihak yang menang dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkaranya.

Pelaksanaan putusan yang mengandung perintah atau amar condemnatoir dikenal dengan istilah eksekusi/eksekusi riil yaitu pelaksanaan putusan Hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi eksekusi tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela.

Berdasarkan Hal tersebut, Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas I B yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara atau mengadili, telah menerima permohonan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN.Krs yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pemohon Eksekusi Khamsun Masduki, dkk sehingga Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas I B, Bapak Agus Akhyudi, S.H.,M.H., memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil Misdari (Termohon Eksekusi) untuk diberi teguran (aanmaning) namun Misdari (Termohon Eksekusi) tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela.

Oleh karena adanya perlawanan oleh Termohon eksekusi, dan untuk melindungi kepentingan hukum Pemohon eksekusi maka Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas I B, melaksanakan putusan secara paksa (execution force) dengan Eksekusi Riil.

Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas I B, telah mengeluarkan Penetapan tanggal 6 Januari 2021 No. 80/Pdt.G/2017/PN.Krs jo. 2 Pdt.Eks/2021/PN.Krs tentang Pelaksanaan Aanmaningmemerintahkan Ibu Adistya Fansriayu, SH., sebagai Jurusita Pengganti sekaligus koordinator pelaksana eksekusi dibantu Bapak Agus Sugianto, S.H., (Plh Panitera) dan Syafruddin, S.H., untuk melakukan eksekusi  didampingi oleh Bapak Agus Akhyudi, S.H.,M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas I B.