Daftar Layanan PTSP Perdata
| Tugas Kepaniteraan Muda Perdata : | |
| 1 | Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa. |
| 2 | Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana. |
| 3 | Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan. |
| 4 | Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek. |
| 5 | Menerima Pendaftaran perkara permohonan. |
| 6 | Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali. |
| 7 | Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali. |
| 8 | Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali. |
| 9 | Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama. |
| 10 | Menerima permohonan pengembaliansisa panjar biaya perkara. |
| 11 | Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan. |
| 12 | Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi. |
| 13 | Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi. |
| 14 | Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi. |
| 15 | Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi. |
| 16 | Menerima Permohonan pendaftarankeberatanputusan arbitrase, KPPU,dan BPSK. |
| 17 | Layanan-layananlain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata/kekhususan. |
Posbakum
.png)
Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :
- Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
- Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum
a. Penerima Bantuan Hukum berhak :
- Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
- Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Penerima Bantuan Hukum wajib :
- Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
Lampiran :
PERMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum- SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- SK Dirjen Badilum tentang Juklak SEMA Nomor 10 Tahun 2010
Daftar Layanan PTSP Pidana
| 1 | Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa,singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik. |
| 2 | Menerima pendaftaran permohonan praperadilan. |
| 3 | Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi. |
| 4 | Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali. |
| 5 | Menerimapermohonan izin/persetujuan penggeledahandan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahanyang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan. |
| 6 | Menerimapermohonan izin/persetujuan penyitaandan menyerahkan izin/persetujuan penyitaanyang sudah ditandatangi oleh Ketua Pengadilan. |
| 7 | Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti. |
| 8 | Menerimapermohonan perpanjangan penahanandan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan . |
| 9 | Menerimapermohonan pembantarandan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan. |
| 10 | Menerima permohonandan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwayang telah ditandatangani Ketua Pengadilan. |
| 11 | Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan |
Biaya
Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :
- Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
- Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum
- Penerima Bantuan Hukum berhak :
- Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
- Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penerima Bantuan Hukum wajib :
- Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
Error: Feed tidak dapat ditampilkan. - Create by ZenoRSS
-
Berita Badan Peradilan Umum
Error: Feed tidak dapat ditampilkan. - Create by ZenoRSS
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas