Sesuai dengan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Plus (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG) Di Lingkungan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI mengembangkan Aplikasi ERTERANG yang berguna untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa permohonan Surat Keterangan secara online. ERATERANG merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang secara otomatis terhubung ke Pengadilan Negeri yang dituju.

Adapun Surat Keterangan yang dapat dibuat di Aplikasi ERATERANG ini sebagai berikut :

1.   Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit.
2.   Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.
3.   Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.
4.   Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik.
5.  Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

Berikut Persyaratan untuk membuat Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya :

•    Surat Permohonan Surat Keterangan;
•    Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara diatas Materai Rp.6.000,- (1 Lembar);
•    Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya diatas Materai Rp.6.000,- (1 Lembar);
•    Fotocopy KTP (1 Lembar);
•    Fotocopy Ijazah Terakhir (1 Lembar);
•    Pas Foto Berwarna 4x6 (1 Lembar);
•    Fotocopy SKCK Legalisir (1 Lembar).
•    Membayar Leges / PNBP Rp.10.000,-

BAGAIMANA CARA MENGAKSES APLIKASI ERATERANG..???

Dengan hanya menggunakan SmartPhone yang terkoneksi ke internet, pemohon dapat mengakses Web https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id dan melakukan pendaftaran sebagai pemohon Surat Keterangan.

LINK TERKAIT :

Dasar Hukum SK Dirjen Badilum 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019

Buku Panduan ERATERANG

Pendaftaran ERATERANG

Penayangan Video Informasi Mengenai ERATERANG :

 SK Hakim Mediator PN Kraksaan

2021 Download

2022 Download

2023 downlod

Website Pengadilan Negeri Kraksaan sudah menggunakan fitur aksesbilitas bagi difabel. Salah satunya adalah anda dapat mendengarkan teks yang telah di seleksi. Sehingga memudahkan anda membaca informasi yang kami sediakan.

Caranya pilih teks atau kalimat yang akan anda dengarkan blok dengan menggunakan mouse, kemudian klik tombol play pada widget atau kotak layanan teks konverter untuk difabel. Tunggu beberapa saat hingga loading pembacaan teks oleh sistem selesai, maka akan terdengar suara dari narator berdasarkan teks yang anda pilih.

Tombol Pintas :
Selain menggunakan tombol pada widget fitur ini juga terdapat tombol pintas untuk mempermudah penggunaan, fungsi ini berjalan efektif di browser chrome.
Diantaranya adalah :

Sejak bulan Juni 2016, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan serta sebagai wujud dukungan terhadap reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi kepada publik, Pengadilan Negeri Kraksaan telah meluncurkan program yaitu INFO dan SMS TILANG.

INFO TILANG adalah aplikasi yang berisi informasi sidang tilang, selain menampilkan data pelanggar aplikasi ini juga memberikan informasi nomor berkas tilang yang nantinya harus di catat dan di tunjukkan saat sidang. Aplikasi ini juga menampilkan daftar denda terhadap perkara tilang yang telah di putus di persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan. Untuk mengakses aplikasi ini silahkan klik link berikut : [ info-tilang ]

Selain itu aplikasi ini juga mendukung fasilitas SMS auto reply, yang memuat data perkara pelanggaran lalu lintas melalui media SMS. Untuk menggunakan fasilitas layanan ini pelanggar dengan mengirimkan SMS ke Nomor 085 606 919 333 dengan format INFO#TILANG#NOMORTILANGANDA, maka sistem akan langsung merespon dan mengirimkan balasan berupa data tilang yang sesuai dengan nomor tilang yang dikirimkan. Biaya sms tilang ini adalah sesuai dengan tarif reguler sms operator masing masing.

Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, Dr. AGUS RUSIANTO, SH.MH berharap dengan adanya fasilitas INFO TILANG tersebut dapat membantu masyarakat khususnya bagi yang berkepentingan dengan perkara pelanggaran lalu lintas atau perkara tilang dapat secara mudah memperoleh informasi tentang proses dan data persidangan perkara pelanggaran lalu lintas atau yang dikenal dengan tilang. Sekaligus masyarakat bisa melihat dan memonitor apakah uang denda tilang yang dia bayarkan sesuai dengan putusan Hakim.

Ketua juga menekankan kepada petugas tilang untuk menyelesaikan seluruh rekapitulasi denda tilang untuk di upload setelah perkara tilang di putus pada hari itu juga. Sehingga pelanggar dapat mengakses kesesuaian besar denda tilangnya dengan uang yang dibayarkan, maksimal satu hari setelah sidang pelanggaran lalulintas selesai di gelar.