Bertempat diruang media center, Jumat 29 Oktober 2021 ketua PN kraksaan melantik bapak I Made Yuliada, S.H.,M.H. sebagai wakil ketua PN kraksaan yang baru. Dalam acara pelantikan tersebut dihadiri Ketua Kepolisian Resor Probolinggo, Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo, Kepala Rumah Tahanan Kraksaan Probolinggo, Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo. Acara pelantikan ini sekaligus mengisi jabatan wakil ketua pengadilan negeri kraksaan yang tidak terisi sejak 3 tahun yang lalu. Bapak I Made Yuliada, S.H.,M.H. sebelumnya adalah hakim pada PN Denpasar yang mendapatkan promosi menjadi wakil ketua PN  kraksaan. Dalam sambutannya, ketua PN kraksaan menyampaikan kepada pejabat baru yg dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan PN kraksaan serta bersinergi dengan  jajaran PN kraksaan agar mampu melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin dalam rangka memberikan pelayanan  terbaik kepada para pencari keadilan khususnya diwilayah hukum Kabupaten Probolinggo. Diakhir acara, seluruh tamu undangan memberikan ucapan selamat kepada bapak I Made Yuliada, S.H.,M.H. sebagai wakil ketua PN kraksaan yang baru.

Dalam Acara Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan dihadiri Para Hakim Pengawas Bidang, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian dan seluruh Petugas PTSP Pengadilan Negeri Kraksaan.
Acara Rapat dilaksanakan di ruang sidang cakra, Selasa 26 oktober 2021 dibuka oleh Ketua dan langsung menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja petugas PTSP. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian:
· Pastikan seluruh petugas PTSP tidak menerima tanda terimakasih dalam bentuk apapun dari tamu atau pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Kraksaan;
· Dilarang bagi Petugas PTSP untuk dihubungi/menghubungi pelapor/pencari keadilan dengan nomor pribadi kecuali nomor telepon yang sudah difasilitasi oleh kantor Pengadilan Negeri Kraksaan;
· Pastikan Pemungutan Biaya Perkara sesuai dengan yang sudah ditetapkan tanpa ada Pemungutan Biaya Perkara tambahan diluar ketentuan;
· Akan segera disediakan fasilitas handphone untuk petugas PTSP agar para pencari keadilan mudah menghubungi dan menerima pelayanan dengan baik;
· Seluruh Petugas PTSP harus menguasai betul tupoksi serta SOP pada PTSP;
· Wajib bagi Petugas PTSP untuk mengutamakan dan memberi pelayanan prioritas dengan sebaik-baiknya bagi penyandang Disabilitas;
· agar supervisor PTSP rutin dalam memonitoring dan Evaluasi PTSP
· agar dibuatkan SK supervisor PTSP sementara untuk menindaklanjuti beberapa Hakim yang beralih tugas;

Hari/Tanggal: Selasa, 12 Oktober 2021

Pukul: 13.30 WIB s.d. selesai

Tempat: Ruang Media Center

Acara : Rapat Bulanan (Bulan Oktober 2021)

Dalam Acara Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan dihadiri Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian dan Seluruh Pegawai serta Seluruh PPNPN Pengadilan Negeri Kraksaan.

Acara Rapat Pembinaan dibuka oleh Ketua dan langsung menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja para pegawai. Kemudian Ketua menyampaikan agar Para Hakim dan Para Pegawai memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan Mahkamah Agung khususnya di bidang pengawasan dan pembinaan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya antara lain :

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- Para Hakim dan Pegawai untuk tetap meningkatkan disiplin kerja agar lebih baik;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ;

- Para Hakim dan pegawai agar disiplin kerja sesuai dengan kode etik Hakim, Panitera, Jurusita dan yang di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya;

Maklumat Mahkamah Agung No. 1 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

Sebagai bentuk evaluasi kerja dalam mengatasi temuan kendala dan mencari solusi pada setiap bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan;

Agar seluruh Pegawai Mengadilan Negeri Kraksaan untuk selalu mengingat dan melaksanakan 5R (Ringkas, Resik, Rapi, Rawat, Rajin) dan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Santun, Sigap) saat bekerja;

Agar Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kraksaan selalu mentaati protokol kesehatan COVID-19 dan melaksanakan 3M (Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak).

Dilanjutkan dengan Pemaparan dari Kepaniteraan Perdata :

1. Pelaporan perkara perdata yang masuk sampai hari Senin, 12 Oktober 2021, sebagai berikut :

a. Permohonan = 4

b. Gugatan Sederhana = 6

c. Gugatan = 3

d. Banding = 2

e. Kasasi = 2

f. Peninjauan Kembali = 0, kirim = 0

g. eksekusi = 1

1. 5 R perlu ditingkatkan Kembali;
2. Perlu Fasilitas Tambahan Laptop, Printer, Lampu

Himbauan dari Ketua PN Kraksaan: Buku Register agar dicek kembali jangan sampai ada kekeliruan, putusan perdata atau permohonan yang belum diunggah di E-court agar segera diselesaikan, 5R agar lebih diperhatikan.

Dilanjutkan dengan Pemaparan dari Kepaniteraan Pidana :

1. Pekerjaan dalam Kepaniteraan Pidana sudah sesuai dengan SOP;
2. Pelaporan perkara pidana yang masuk sampai hari selasa, 12 Oktober 2021, sebagai berikut :
3. Banding = 3
4. Kasasi = 2
5. Perkara Biasa = 25

1. Untuk pengisian Register sudah lengkap;
2. Perlu tambahan personil untuk petugas pengisian Register
3. Kimwasmat sudah dilaksanakan
4. perlu fasilitas tambahan Printer berwarna

Himbauan dari Ketua PN Kraksaan: pastikan semua register dilengkapi, perhatikan upaya hukum kasasi tersisa beberapa hari lagi jangan sampai terlewat, putusan dijahit dan di map sendiri dirapikan, 5R lebih diperhatikan.

Dilanjutkan dengan Pemaparan dari Kepaniteraan Hukum :

1. Ruang Arsip sudah dilakukan pengecatan tetapi lantai belum diperbaiki sehingga ada bagian dari lantai yang tidak rata;
2. Untuk fasilitas AC sudah diperbaiki;
3. ada temuan Perkara yang sudah putus tetapi belum diarsip.
4. masih perlu adanya perawatan ruang arsip dan ruang hukum

Himbauan dari Ketua PN Kraksaan: perhatikan uji petik persiapan  surveilan, masih ada temuan berkas perkara yang belum diarsip harap segera diselesaikan pengarsipannya, jangan lupa court calendar diisi.

Dilanjutkan dengan Pemaparan dari Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala:

1. Masih ada temuan pegawai tidak disiplin jam kerja atau terlambat;
2. Pengisian Laporan Lembar Kerja juga belum tertib dilaksanakan
3. Adanya tenaga honorer yang belum memiliki seragam PDH dan ID Card;

Himbauan dari Ketua PN Kraksaan: agar Aparatur yang belum memiliki ID Card untuk segera dibuatkan.

Dilanjutkan dengan Pemaparan dari Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan :

1. serapan anggaran 01 yakni 75,7% dan serapan anggaran 03 masih belum maksimal yakni masih dibawah 57%;
2. terkait perawatan roda 2 dan 4 sudah dilaksanakan;
3. terdapat kendala yakni terbatasnya tenaga bagian umum dan keuangan;
4. masih banyak fasilitas kantor yang masih harus dipenuhi dan menjadi target diakhir tahun sehingga serapan untuk anggaran diharapakan lebih maksimal lagi.

Himbauan dari Ketua PN Kraksaan: perhatikan kebersihan 5R terutama dikamar mandi, terkait BMN agar diperhatikan, perawatan AC dan Komputer juga diperhatikan.

Dilanjutkan dengan Pemaparan dari Kepala Sub Bagian PTIP :

1. Upload Berita di Website sudah berjalan
2. Update SPPT sudah berjalan
3. Singkronisasi SIPP harus dilakukan 2 kali dalam sehari
4. Perbaikan Kabel
5. Laporan capaian SAKIP pada Komdanas sudah update hingga oktober 2021
6. Perlu AC Server

Himbauan dari Ketua PN Kraksaan: a.n Subandrio untuk diupdate agar tidak dicantumkan kembali di website PN Kraksaan

Demikian laporan hasil rapat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

Hari/Tanggal: Kamis, 7 Oktober 2021

Pukul: 07.45 WIB s.d. selesai

Tempat: Ruang Media Center

Acara : Rapat Monev Kinerja, Monev Restoratif Justice, dan Monev APM

  (Bulan Oktober 2021)

Dalam Acara Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan dihadiri Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian dan Seluruh Pegawai serta Seluruh PPNPN Pengadilan Negeri Kraksaan.

Acara Rapat Pembinaan dibuka oleh Ketua dan langsung menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja para pegawai. Kemudian Ketua menyampaikan agar Para Hakim dan Para Pegawai memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan Mahkamah Agung khususnya di bidang pengawasan dan pembinaan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya antara lain :

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- Para Hakim dan Pegawai untuk tetap meningkatkan disiplin kerja agar lebih baik;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ;

- Para Hakim dan pegawai agar disiplin kerja sesuai dengan kode etik Hakim, Panitera, Jurusita dan yang di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya;

Maklumat Mahkamah Agung No. 1 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

Sebagai bentuk evaluasi kerja dalam mengatasi temuan kendala dan mencari solusi pada setiap bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan;

Agar seluruh Pegawai Mengadilan Negeri Kraksaan untuk selalu mengingat dan melaksanakan 5R (Ringkas, Resik, Rapi, Rawat, Rajin) dan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Santun, Sigap) saat bekerja;

Agar Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kraksaan selalu mentaati protokol kesehatan COVID-19 dan melaksanakan 3M (Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak).

Dilanjutkan dengan Pemaparan dari Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan :

• Penyelesaian perkara perdata tidak boleh lebih dari 5 bulan;
• Terkait semua dokumen pendukung APM beserta evidence untuk segera dilengkapi;
• Untuk SK jam kerja serta pakaian dinas telah dibuat agar dipatuhi yakni jam masuk kantor pukul 07.30 WIB;
• perhatikan kedisiplinan mengenai absensi karena petugas akan selalu menggaris merah tepat pukul 07.30 WIB dilengkapi denga paraf. lebih dari jam tersebut dianggap telat;
• Seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Kraksaan wajib tertib dalam mengisi form Surat Ijin Keluar Kantor saat keluar kantor pada jam kerja;
• terkait cuti sakit sampai dengan 14 hari kerja harus mengajukan cuti sakit dan disampaikan kepada Bagian Kepegawaian dan ortala dan juga kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan;
• Bagi Hakim dan Pegawai yang melangar kedisiplinan Absensi akan diberikan sanksi tegas dan Surat Peringatan;
• Setiap atasan bertanggungjawab terhadap staf berhubungan dengan tusi dan tugas yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan tugas dan perilaku;
• Untuk perkara perdata yang sudah melewati tenggat waktu 5 Bulan maka melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan tembusan surat laporan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung;
• Terdapat temuan Pengiriman Berkas tidak rapi untuk selanjutnya lebih diperhatikan;
• Ketua Majelis memberi paraf pada Putusan dan Berita Acara sebagai bentuk Otentikasi;
• Perhatikan checklist APM terbaru, yang paling banyak ditemukan adalah bagian Monitoring dan Evaluasi sehingga perhatikan betul hal tersebut untuk segera dilengkapi;
• 5R kantor juga harus diperhatikan serta kelengkapan ZI karena hal tersebut adalah bagian dari APM;

Untuk pelayanan PTSP juga diperhatikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan SOP yang berlaku salah satunya mengenai transaksi di PTSP juga harus disertai bukti transaksi berupa kwitansi.

Pada hari Jum’at tanggal 1 Oktober 2021 PN Kraksaan Kembali berhasil melaksanakan eksekusi putusan PN Kraksaan Nomor 10/Pdt.G/2005/PN Kab. Prob. Eksekusi riil tersebut diajukan oleh Manito alias Pak Kamsu dkk sebagai pemohon eksekusi terhadap Suda alias Bok Endang sebagai Termohon Eksekusi atas sebidang tanah yang terletak di Desa Temenggungan Krejengan Probolinggo. Proses eksekusi berjalan dengan lancar, dimana Suda alias Bok Endang sebagai Termohon Eksekusi bersedia menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo menjadi obyek eksekusi kepada Manito alias Pak Kamsu dkk sebagai pemohon eksekusi. Dalam masa pelaksaan PPKM saat ini, Pengadilan Negeri Kraksaan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh permohonan eksekusi yang diajukan oleh para pemohon eksekusi.