Pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, Pengadilan Negeri Kraksaan melaksanakan eksekusi pengosongan sebidang tanah kebun yang terletak di desa Gerongan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Diawali dengan pembacaan penetapan eksekusi oleh H. Deny Wahyudi, SH., juru sita pada Pengadilan Negeri Kraksaan, selanjutnya tim eksekusi melakukan pengosongan terhadap obyek eksekusi yang diatasnya terdapat tanaman tebu. Dalam kegiatan eksekusi tersebut dihadiri oleh kuasa pemohon MS. BUDI SANTOSO, SH.,. Kegiatan eksekusi dalam berjalan dengan aman dan lancar berkat dukungan dari pihak keamanan yaitu Polres Probolinggo, Kodim 0820 Probolinggo. Menutup kegiatan eksekusi dilakukan penandatanganan Berita Acara Eksekusi sekaligus dilanjutkan penyerahan obyek eksekusi kepada kuasa pemohon eksekusi oleh SABRAN AK, SH, panitera Pengadilan Negeri Kraksaan.

Bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu, 8 Juni 2022, dilangsungkan rapat SATGAS SIPP yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, AGUS AKHYUDI, dihadiri Ketua Satgas SIPP beserta anggota Satgas SIPP PN Kraksaan. Acara Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan diawali mengingatkan PERMA 7, 8, 9 tahun 2016, Maklumat KMA No.1 tahun 2017. Rapat Membahas hal-hal sebagai berikut :

1. Masih terdapat pengisian data penasehat hukum dalam SIPP yang tidak lengkap
2. Masih terdapat berita acara siding dalam SIPP kurang lengkap, oleh karenanya diingatkan kembali panitera penggantinya untuk melengkapi setelah selesai sidang
3. Arsip berkas perkara yang melebihi tanggal BHT namun belum disetor ke kepaniteraan hukum segera ditanyakan pada panitera penggantinya
4. Setiap hari delegasi dicek, karena sistem butuh merefresh ulang

Bertempat di ruang siding Cakra Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, 7 Juni 2022, dilangsungkan rapat Monev PPNPN yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, AGUS AKHYUDI, dihadiri Hakim Pengawas Subag Umum Keuangan, Sekretaris, Kasubag Umum Keuangan, Kasubag Kepegawaian dan ORTALA serta seluruh PPNPN. Dalam rapat tersebut membahas antara lain :

1. Lebih memperhatikan kebersihan agar lebih ditingkatkan terutama pada bagian halaman kantor ;
2.  Mematikan air,listrik jika sudah tidak digunakan lagi;
3. Petugas yang ijin kantor / cuti harus mencari pengganti dalam melaksanakan tugas kebersihan dan pekerjaan lain yang diberikan;
4. Selalu mengisi checklist kebersihan yang sudah disediakan setelah melaksanakan tugas kebersihan;
5. Meningkat kinerja, dengan menuruti aturan kantor, seperti jam masuk kantor yang ditentukan pukul 06.00 WIB dan diharapkan pada pukul 7.30 WIB semua pekerjaan sudah selesai dan petugas sudah dalam keadaan rapi;
6. Mengaktifkan Handphone pada saat jam kerja, sehingga memudahkan pimpinan untuk menghubungi petugas jika ada keperluan;
7. Membuang sampah pada jam pulang kantor;
8. Sebelum meninggalkan kantor diharapkan mengkontrol AC dan lampu yang masih menyala;
9. Menyiram tanaman dan halaman kantor dengan rutin karena sudah memasuki musim kemarau;
10. Merapikan parkiran motor untuk umum, agar para tamu tidak kebingungan dalam meletakkan kendaraannya;
11. Mengganti lampu - lampu yang sudah mati, seperti lampu pada halaman depan kantor, lampu sorot pada Posbakum;

Bertempat di ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Kraksaan, hari Selasa 7 Juni 2022 dialngsukan rapat monitoring dan evaluasi PTSP bulan Juni 2022. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, AGUS AKHYUDI, dihadiri Hakim pengawas bidang, panitera, seluruh panitera muda, petugas meja PTSP. Acara Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan diawali mengingatkan PERMA 7, 8, 9 tahun 2016, Maklumat KMA No.1 tahun 2017. Dilanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Rapat membahas hal-hal sebagai berikut :

-        Tidak bisa menerima perubahan nama pada paspor yang bisa dirubah hanya nama pada akta sipil (akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, ganti kelamin)

-        Pada aplikasi eraterang terkadang tidak bisa login karena erorr sehingga pada permintaan suket dibantu dengan akun ptsp

-        Pengadilan Negeri Kraksaan tidak bisa mengeluarkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan / atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

-        Pengadilan Negeri Kraksaan hanya mengeluarkan 2 surat keteranga yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

-        Masih ada keterlambatan disposisi pada surat masuk

-        Mengingatkan kembali untuk terus di cek kembali pada delegasi masuk

-        Yang boleh meminta salinan putusan hanya pihak dan kuasa pihak selebihnya hanya fotokopi

-        Permohonan kuasa isedentil untuk dicek kembali persyaratannya sudah lengkap dan benar

Bertempat di ruang kerja Sekretaris Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu 8 Juni 2022, dilangsungkan rapat berjenjang kesekretariatan bulan April 2022 yang dipimpin oleh Drs. SUMIYANTO, MH, dihadiri kepala sub bagian umum & keuangan, PTIP serta kepegawaian dan ORTALA. Acara Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan diawali mengingatkan PERMA 7, 8, 9 tahun 2016, Maklumat KMA No.1 tahun 2017, Dalam rapat tersebut membahas antara lain :

1. agar penyerapan anggaran DIPA 01 dan 03 ditingkatkan
2. Laporan Keuangan segera dilaporkan tepat waktu
3. Segera koordinasikan dengan bagian kepaniteraan terkait keuangan perkara yang menemui kendala
4. Perbaikan rumah dinas masih dalam proses penyelesaian
5. Segera mempertanggungjawabkan terkait pengeluaran yang ada
6. Terkait pemeliharaan gedung akan dilaksanakan pembuatan ruang tunggu setelah pembuatan kamar mandi pengunjung selesai serta pengecatan seluruh gedung lantai atas
7. Daftar inventaris kantor agar didata dan untuk penghapusan segera dilaporkan
8. Anggaran yang sudah terserap berupa Printer dan Komputer
9. Masih terdapat barang yang belum masuk daftar BMN agar ditindaklanjuti
10. File dossir kepegawaian agar diselesaikan untuk diseragamkan
11. Job desk untuk masing-masing ruangan perlu diperbaiki
12. Frame 5R tiap ruangan agar dilengkapi
13. Barang yang sudah tidak layak pakai dan disfungsi agar didata dalam penghapusan
14. Untuk anggaran pembuatan seragam agar segera di pertanggungjawabkan dan dilaporkan
15. Agar sarana teleconference di ruang sidang anak untuk direalisasikan
16. Bagian umum dan keuangan agar mengawasi kebersihan lebih baik lagi karena masih musim penghujan
17. Agar SK bendahara segera diambil ke KPPN Bondowoso
18. Fasilitas kabel agar ditambah karena berhubungan dengan pekerjaan kantor terutama agenda persidangan