Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, YM. Bapak BAMBANG MYANTO, SH., MH., Direktur Jenderal Badilum didampingi Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilum Bapak DR. LUCAS PRAKOSO, SH., M. Hum, Sekretaris Ditjen Badilum Bapak Drs. WAHYUDIN, M. Si beserta rombongan melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Krakasaan. Dalam kesempatan tersebut YM. Bapak BAMBANG MYANTO, SH., MH., melihat secara langsung sarana yang ada di Pengadilan Negeri Kraksaan, diantaranya PTSP, ruang sidang, ruang kepaniteraan dan kesekretariatan. Di sela-sela kunjungan tersebut Bapak Dirjen memberikan arahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan, khususnya jam persidangan serta pelayanan PTSP.

Pengadilan Negeri Kraksaan Kembali berhasil melaksanakan eksekusi pengosongan sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Eksekusi yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022. Diawali dengan pembacaan penetapan eksekusi oleh H. Deny Wahyudi, SH., juru sita pada Pengadilan Negeri Kraksaan, selanjutnya tim eksekusi melakukan pengosongan terhadap obyek eksekusi berupa tanah kebun. Dalam kegiatan eksekusi tersebut dihadiri oleh kuasa para pemohon BAMBANG WAHYUDI, SH., beserta pemohon P. UWI, MOHAMMAD TOHIR. Kegiatan eksekusi dalam berjalan dengan aman dan lancar berkat dukungan dari pihak keamanan yaitu Polres Probolinggo, Kompi 3 Batalyon B Satbrimob Polda Jatim, Bondowoso, Kodim 0820 Probolinggo serta Sub Denpom V/3-1 Probolinggo. Menutup kegiatan eksekusi dilakukan penandatanganan Berita Acara Eksekusi sekaligus dilanjutkan penyerahan obyek eksekusi kepada pemohon eksekusi oleh SABRAN AK, SH, panitera Pengadilan Negeri Kraksaan.

Pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, Pengadilan Negeri Kraksaan melaksanakan eksekusi pengosongan sebidang tanah yang terletak di desa Pesawahan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Diawali dengan pembacaan penetapan eksekusi oleh H. Deny Wahyudi, SH., juru sita pada Pengadilan Negeri Kraksaan, selanjutnya tim eksekusi melakukan pengosongan terhadap obyek eksekusi yang diatasnya terdapat tanaman dan 2 buah rumah. Dalam kegiatan eksekusi tersebut dihadiri oleh para pemohon yaitu TOHID, ISMAIL, SAMIK, KATIJAN, DAN SAMANI/ ABD QADIR. Kegiatan eksekusi dalam berjalan dengan aman dan lancar berkat dukungan dari pihak keamanan yaitu Polres Probolinggo, Kodim 0820 Probolinggo serta Sub Denpom V/3-1 Probolinggo dan bantuan dari PLN Ranting Kraksaan, Puskesmas Kecamatan Tiris. Menutup kegiatan eksekusi dilakukan penandatanganan Berita Acara Eksekusi sekaligus dilanjutkan penyerahan obyek eksekusi kepada pemohon eksekusi oleh SABRAN AK, SH, panitera Pengadilan Negeri Kraksaan.

Pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, Pengadilan Negeri Kraksaan melaksanakan eksekusi pengosongan sebidang tanah kebun yang terletak di desa Gerongan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Diawali dengan pembacaan penetapan eksekusi oleh H. Deny Wahyudi, SH., juru sita pada Pengadilan Negeri Kraksaan, selanjutnya tim eksekusi melakukan pengosongan terhadap obyek eksekusi yang diatasnya terdapat tanaman tebu. Dalam kegiatan eksekusi tersebut dihadiri oleh kuasa pemohon MS. BUDI SANTOSO, SH.,. Kegiatan eksekusi dalam berjalan dengan aman dan lancar berkat dukungan dari pihak keamanan yaitu Polres Probolinggo, Kodim 0820 Probolinggo. Menutup kegiatan eksekusi dilakukan penandatanganan Berita Acara Eksekusi sekaligus dilanjutkan penyerahan obyek eksekusi kepada kuasa pemohon eksekusi oleh SABRAN AK, SH, panitera Pengadilan Negeri Kraksaan.

Bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu, 8 Juni 2022, dilangsungkan rapat SATGAS SIPP yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, AGUS AKHYUDI, dihadiri Ketua Satgas SIPP beserta anggota Satgas SIPP PN Kraksaan. Acara Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan diawali mengingatkan PERMA 7, 8, 9 tahun 2016, Maklumat KMA No.1 tahun 2017. Rapat Membahas hal-hal sebagai berikut :

1. Masih terdapat pengisian data penasehat hukum dalam SIPP yang tidak lengkap
2. Masih terdapat berita acara siding dalam SIPP kurang lengkap, oleh karenanya diingatkan kembali panitera penggantinya untuk melengkapi setelah selesai sidang
3. Arsip berkas perkara yang melebihi tanggal BHT namun belum disetor ke kepaniteraan hukum segera ditanyakan pada panitera penggantinya
4. Setiap hari delegasi dicek, karena sistem butuh merefresh ulang