Bertempat di ruang siding Cakra Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu, 13 April 2022, dilangsungkan rapat Monev PPNPN bulan April 2022 yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, AGUS AKHYUDI, dihadiri Hakim Pengawas Subag Umum Keuangan, Sekretaris, Kasubag Umum Keuangan, Kasubag Kepegawaian dan ORTALA serta seluruh PPNPN. Dalam rapat tersebut membahas antara lain :

1. Sering ditemukan pengisian air yang sudah penuh namun tidak mematikan kran
2. Memaksimalkan kinerja kepada setiap tugas yang diberikan.
3. Bagi yang bertugas di PTSP sebaiknya menjaga kebersihan meja kerja dan lingkungan kerja, menyingkirkan barang yang tidak terpakai pada meja PTSP, dan membuang sampah pada tempatnya.
4. Bagi petugas PTSP tidak diperbolehkan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.
5. Jika berhalangan masuk kantor karena sakit, ijin atau cuti segera memberi kabar kepada teman untuk membantu menyelesaikan bagian keberisihannya.
6. Menyiram halaman dan tanaman sebanyak 2x dalam sehari pada pagi, sore dan malam hari agar tanaman tidak mati.
7. Dilakukan penyusunan petugas kebersihan dan piket yang bertugas selama cuti bersama Idul Fitri 2022 agar kebersihan dan kemanan tetap terjaga.
8. Segera dibuatkan ID Card yang baru untuk PPNPN yang belum mempunyai ID Card
9. Telah dilakukan evaluasi dan penilaian triwulan I terhadap seluruh PPNPN, diharapkan seluruh PPNPN mempertahankan dan meningkatkan kinerja untuk pelaksanaan tugas sehari-hari
10. Seluruh PPNPN akan mendapat THR untuk lebaran tahun ini.

Rapat monitoring dan evaluasi petugas PTSP dilangsungkan di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Rabu, 13 April 2022 yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Agus Akhyudi, kegiatan tersebut membahas antara lain :

1. Surat masuk dalam mengunggah menggunakan aplikasi dipastikan kembali file yang telah diunggah agar dapat dibuka.
2. Setiap catatan lembar disposisi pada surat masuk agar dibaca dengan teliti.
3. Permintaan salinan putusan resmi hanya yang berhak mendapatkan, dalam perkara pidana terdakwa / penasehat hukum terdakwa, penyidik, dalam perkara terdakwa para pihak berperkara / kuasa hukumnya jika orang lain yang tidak berperkara hanya mendapatkan fotokopi saja.
4. Supervisi pada PTSP diharapkan berjalan setiap hari.
5. Mesin antrian pada PTSP masih belum bisa untuk difungsikan, oleh karenanya untuk sementara waktu menggunakan nomor antrian manual.
6. Setiap permohonan eksekusi yang masuk, setelah surat permohonan diterima di petugas umum, langsung diarahkan ke petugas perdata untuk diteliti kelengkapannya, apabila ternyata permohonan tidak lengkap, dikempalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu, jangan sekali-kali menerima permohonan eksekusi yang berkasnya tidak lengkap atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Pada bagian akhir monitoring dan evaluasi PTSP Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan mengingatkan kembali bahwa tugas PTSP hanya menerima dan memproses, sedangkan untuk konsultasi diarahkan pada POSBAKUM dan selesai pelayanan diarahkan mengisi survey harian.

Pada hari Senin, 28 Maret 2022, Pengadilan Negeri Kraksaan kembali melaksanakan eksekusi. Eksekusi kali ini berupa pengosongan tanah dalam perkara nomor 53/Pdt.G/2014/PN. Krs yang diajukan oleh SUUDI ZHRI selaku pemohon eksekusi yang diwakili oleh kuasanya HASMOKO BUDIJONO. Eksekusi terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Tamansari Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo diawali dengan pembacaan penetapan eksekusi oleh H. Deny Wahyudi, SH., jurusita Pengadilan Negeri Kraksaan. Pelaksanaan eksekusi mendapat dukungan penuh dari Polres Kabupaten Probolinggo, Kodim 0820 Probolinggo dan Sub Denpom V/3-1 Probolinggo dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Diakhir kegiatan eksekusi ini ditandatangani Berita Acara Eksekusi dilanjutkan penyerahan obyek eksekusi berupa sebidang tanah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Kraksaan kepada HASMOKO BUDIJONO selaku kuasa pemohon eksekusi.

Objek sengketa di Desa Alas Sumur Lor, Kec. Besuk, Kab. Prob. Hadir Para Pemohon an. Sucipto, Sumiati, Sulaiha, Sayuti, dan Nur Halim, serta ahli waris Turut Tergugat/ Turut Termohon Eksekusi I an. Thoyyib dan PJ. Kepala Desa Alas Sumur Lor an. Samsudin.

Pada hari Kamis, 31 Maret 2022, Pengadilan Negeri Kraksaan kembali melaksanakan eksekusi. Eksekusi kali ini berupa pengosongan tanah dalam perkara nomor 9/Pdt.G/2013/PN. Krs yang diajukan oleh SUCIPTO dkk selaku pemohon eksekusi.Eksekusi terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Alas Sumur Lor, Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo diawali dengan pembacaan penetapan eksekusi oleh H. Deny Wahyudi, SH., jurusita Pengadilan Negeri Kraksaan. Pelaksanaan eksekusi dapat berjalan dengan lancar karena telah tercapai kesepakatan antara pemohon eksekusi dengan termohon eksekusi mengenai tanaman padi, sedangkan selebihnya berupa tanaman cabai dikosongkan dari obyek eksekusi. Kegiatan yang mendapat pengamanan dari Polres Kabupaten Probolinggo dan Kodim 0820 Probolinggo dapat berjalan lancar sampai selesai. Diakhir kegiatan eksekusi ini ditandatangani Berita Acara Eksekusi dilanjutkan penyerahan obyek eksekusi berupa sebidang tanah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Kraksaan kepada pemohon eksekusi.

Pada hari Rabu, 30 Maret 2022, Pengadilan Negeri Kraksaan kembali melaksanakan eksekusi. Eksekusi kali ini berupa pengosongan tanah dalam perkara nomor 23/Pdt.G/2013/PN. Krs yang diajukan oleh HASMOKO BUDIJONO, SH., MH, selaku kusa dari pemohon eksekusi.Eksekusi terhadap 2 bidang tanah yang terletak di Dusun Angin-Angin, Desa Ranugedang, Kec. Tiris Kabupaten Probolinggo diawali dengan pembacaan penetapan eksekusi oleh H. Deny Wahyudi, SH., jurusita Pengadilan Negeri Kraksaan. Pelaksanaan eksekusi dapat berjalan dengan lancar meskipun obyek eksekusi cukup luas dengan bentuk tanah yang tidak rata. Seperti biasanya, kegiatan eksekusi selalu mendapat dukungan penuh dari Polres Kabupaten Probolinggo, Kodim 0820 Probolinggo sampai selesai. Diakhir kegiatan eksekusi ini ditandatangani Berita Acara Eksekusi dilanjutkan penyerahan obyek eksekusi berupa sebidang tanah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Kraksaan kepada kuasa pemohon eksekusi.