Pada hari Kamis, 24 Maret 2022, Pengadilan Negeri Kraksaan kembali melaksanakan eksekusi. Eksekusi kali ini berupa pengosongan tanah dalam perkara nomor 29/Pdt.G/2017/PN. Krs yang diajukan oleh SUBHAN selaku pemohon eksekusi. Eksekusi yang dilaksanakan di Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo diawali dengan pembacaan penetapan eksekusi oleh H. Deny Wahyudi, SH., jurusita Pengadilan Negeri Kraksaan. Pelaksanaan eksekusi mendapat dukungan penuh dari Polres Kabupaten Probolinggo, Kodim 0820 Probolinggo dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Diakhir kegiatan eksekusi ini ditandatangani Berita Acara Eksekusi dilanjutkan penyerahan obyek eksekusi berupa sebidang tanah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Kraksaan kepada SUBHAN selaku pemohon eksekusi.

Pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 bertempat di Ruang Media Center Rapat Dinas bulan Maret yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan. Dalam pembukaan acara tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan mengingatkan kembali PERMA 7, 8 dan 9 Tahun 2016, Maklumat Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017, Kode Etik dan PPH. Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh personil Pengadilan Negeri Kraksaan membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Agar menjadi perhatian mengenai 5 R dalam ruang kerja masing-masing personil, tidak ada lagi meja kerja yang berantakan setelah jam kerja selesai, kebersihan lantai dan ruang kerja menjadi perhatian utama
2. Masih terdapat laporan keuangan yang tidak tepat waktu dalam pelaporan
3. Agar diperhatikan kondisi kendaraan dinas yang perlu dilakukan perbaikan
4. Agar seluruh pegawai secara tertib mengisi LLK
5. Seluruh personil wajib secara tertib mengisi daftar hadir manual baik saat dating maupun pulang
6. Masih terdapat personil yang belum memiliki ID Card
7. Agar dipikirkan penambahan AC di ruang server
8. Pengiriman salinan putusan dan petikan putusan oleh panitera pengganti ke bagian pidana tepat waktu, jangan sampai terlambat, gunakan buku ekspedisi.
9. Masih ditemukan perkara yang sudah minutasi namun berkas perkara belum dilimpah ke pidana atau perdata, harusnya 3 hari setelah putus segera limpah ke bagian tersebut untuk dikirim ke bagian hukum
10. Setiapberkas perkara baik relaas, berita acara maupun putusan betul-betul diteliti agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan
11. Apabila ada putusan banding, kasasi maupun PK turun, wajib detiliti sebelum diberitahukan pada para pihak, apabila terdapat kesalahan, segera dikirim kembali untuk diperbaiki.
12. Petugas PTSP wajib memeriksa website Mahakamah Agung dan Badilum apabila ada surat masuk yang ditujukan pada pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Kraksaan segera diunduh surat tersebut untuk diserahkan ke bagian umum atau bagian persuratan

Penilaian Role Model dan Agen Perubahan agar segera ditindaklanjuti dan diselesaikan

Bertempat di ruang Sidang Cakra, pada hari Rabu 9 Maret 2022 dilangsukan rapat berjenjang kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, Sabran AK, S.H., dengan dihadiri Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, seluruh panitera pengganti, juru sita pengganti serta staff kepaniteraan. Dalam rapat tersebut disampaikan panitera muda hukum agar teliti dalam memerikasa persyaratan dalam surat kuasa sehingga tidak ada persyaratan yang kurang, pencairan honor Posbakum belum terlaksanakan, serta pengisian court calendar dalam SIPP sementara diisi oleh staff masing-masing kepaniteraan. Pada bagian akhir rapat Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan kembali mengingatkan pentingnya teliti dalam bekerja.                        

Pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Pengadilan Negeri Kraksaan dilangsungkan Rapat Berjenjang Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Kraksaan Bapak Sumiyanto, M.H. Dalam rapat tersebut yang diikuti Kepala Sub Bagian PTIP, Umum Keuangan serta Kepegawaian dan ORTALA membahas perawatan fasilitas kantor, serapan anggaran DIPA 01 dan 03, kegiatan perbaikan ruang sidang Candra, ruang arsip, perluasan lobi PTSP.

Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap para penyandang disabilitas, Pengadilan Negeri Kraksaan akan Kembali mengadakan pelatihan dari SLB DHARMA ASIH Kraksaan yang wajib diikuti seluruh petugas PTSP termasuk juga petugas keamanan.

Pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ruang Kerja Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pimpinan Hakim yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan. Dalam pembukaan acara tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan mengingatkan kembali PERMA 7, 8 dan 9 Tahun 2016, Maklumat Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017, Kode Etik dan PPH. Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, Panitera, Sekretaris, para Panitera Muda dan para Kepala Sub Bagian membahas beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Pencairan anggara POSBAKUM belum terlaksana karena tidak memenuhi syarat
2. Penyelesaian ranovasi ruang arsip
3. Penambahan sarpras di bagian kepaniteraan
4. Pengadaan belanja barang untuk disabilitas
5. Perluasan lobi PTSP

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah diputuskan langkah-langkah yang diambil dalam rapat monev :

1. Segera dilakukan monev dengan POSBAKUM, agar mengetahui apa kendala dalam pengajuan anggaran POSBAKUM, monev dijadwalkan setiap 3 bulan dipimpin oleh WKPN
2. Ruang arsip yang sudah selesai agar segera dimanfaatkan, pengembalian berkas segera dilakukan sekaligus mendata arsip perkara baik pidana perdata berikut kelengkapannya dalam berkas dimaksud
3. Agar PPK segera membelanjakan sarpras computer berikut printer yang telah disediakan dalam DIPA 01, paling lambat bulan April 2022 PPK sudah selesai membelanjakan.
4. Agar PPK segera membelanjakan sarpras disabilitas antara lain kursi roda, buku panduan untuk disabilitas netra.
5. PPK agar segera menyelesaikan perluasan lobi PTSP berikut mengisi kelengkapan yang harus tersedia di lobi tersebut