Pemeriksaan Setempat Nomor Perkara 33/Pdt.G/2023/PN Krs berupa sebidang tanah sawah yang terletak di desa Sumber Kembar, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.
Hakim Ketua: Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.
Hakim Anggota 1: Chahyan Uun Pryatna,S.H.
Hakim Anggota 2: Nasrul Kadir, S.H., M.H.
Panitera Pengganti : Yulianingsih, S. H.

Informasi lebih lanjut bisa diakses di website berikut :
http://sipp.pn-kraksaan.go.id/list_jadwal_sidangInformasi mengenai layanan PN Kraksaan :
https://linktr.ee/pnkraksaan
Website : https://www.pn-kraksaan.go.id/
Youtube : https://s.id/YoutubePNKraksaan
Instagram : https://s.id/InstagramPNKraksaan
Facebook : https://www.facebook.com/Pengadilankraksaan

Bertempat di Ruang Sekretaris Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, 20 Juli 2023, dilangsungkan Rapat Berjenjang Kesekretariatan yang dipimpin oleh pimpinan rapat Drs. Sumiyanto,M.H. dansebagai notulis Bunga Nuruliah Syahnaz serta dihadiri oleh peserta rapat. Acara Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan diawali mengingatkan PERMA 7, 8, 9 Tahun 2016 dan  Maklumat KMA No.1 Tahun 2017. Rapat Membahas hal-hal sebagai berikut :

Topik Rapat Kesekretariatan Sekretaris
Temuan :
1. Penghapusan masih dalam proses pengajuan usul kepanitiaan ke MA
2. Penetapan status limit harga lelang roda 2 terlalu tinggi sehingga membutuhkan revisi dan koordinasi dengan dishub untuk menurunkan harga limit
3. Dipersiapkan penghapusan 3  buah kendaran roda 2 yaitu megapro, motor supra, dan motor astra
4. DIR sudah dilaksanakan membaruan per ruangan
5. Penggantian lampu belakang sebelah timur
6. Perbaikan Lampu hias segera dipersiapkan
7. Perbaikan Papan Disalabilitas untuk segera diperbarui
8. Kebersihan PPnPN ditingkatkan
9. Laporan Wasdal persemester, untuk semester satu masih tahap penyelesaian
10. Penyerapan Anggaran DIPA01 54,84% dan DIPA03 48,11%
11. Penyerapan Anggaran DIPA 03 terkendala pada uang makan terdakwa karena persidangan masih online
12. Penyerapan Anggaran DIPA lebih ditingkatkan
13. SK pensiun dipantau, kemudian setelah turun disiapkan skpp persetujuan kppn untuk tunjangan hari tua
14. Kekurangan KP Oktober segera diselesaikan
15. KGB diperhatikan

Bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, 18 Juli 2023, dilangsungkan Rapat Pimpinan yang dipimpin oleh pimpinan rapat I Made Yuliada,S.H.,M.H. dansebagai notulis Bunga Nuruliah Syahnaz serta dihadiri oleh peserta rapat. Acara Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan diawali mengingatkan PERMA 7, 8, 9 Tahun 2016 dan  Maklumat KMA No.1 Tahun 2017. Rapat Membahas hal-hal sebagai berikut :

Topik Monev Pimpinan
Temuan :
A.            Umum dan Keuangan
1.            Penyerapan anggaran DIPA 01 sebesar 54,84%
2.            Penyerapan anggaran DIPA 03 sebesar 48,11 %
3.            Belanja uang makan tahanan belum teralisasi
4.            Diagendakan pada bulan agustus persidangan akan dilaksanakan secara offline, diharap untuk segera koordinasi dengan kasipidum.
5.            Persiapkan form hari siding dan ttd terdakwa untuk realisasi anggaran uang makan tahanan
B.            PTIP
1.            Sinkronisasi EIS terkendala, dan sudah konfirmasi pada tim defeloper (EIS sedang dalam perbaikan)
2.            Terdapat kejadian double input pada SIPP melalui E-Berpadu dikarekan menekan tombol sinkronisasi (hanya boleh ditekan apabila terjadi kekosongan data dalam penginputan perkara baru)
3.            Agenda Zoom dipersiapkan pagi hari dan lebih awal 
4.            Notulensi dicetak dan ditandatangani sebagai bahan tindak lanjut rapat selanjutnya
C.            UP
1.            KP oktober kepaniteraan sudah terinput pada SIKEP
2.            Pertek Pensiun Pak Sekretaris sudah tercantum di SIKEP namun belum ada untuk SK Pensiun
3.            Perbaikan SKP sudah terealisasi dan SKP 2023 Triwulan II sudah selesai di nilai KPT.
4.            Usulan hakim TIPILU untuk PN Kraksaan diusulkan seluruh hakim
D.            PPK
1.            04 belanja barang telah dilakukan penyerapan sebesar 65,78% dan Modal terserap 99.79% atas pembelian Mobil Kantor
2.            Penyerapan Anggaran belum pernah di revisi
3.            Kelengkapan ATK dibagikan pada setiap kepaniteraan Pidana dan Perdata, Panitera Pengganti dan Para Hakim dan didistribusikan setiap bulan
4.            Persiapkan dana taktis di akhir taun karena penyerapan anggran di bulan November harus mencapai 95%
E.            PANITERA
1.            Tidak adanya perkara pada salah satu JSP dikarenakan tidak sinkronnya E-Berpadu di SIPP
2.            Perlu dilakukan uji petik setiap seminggu sekali karena masih ditemukan perbedaan pada pengetikan hardcopy dengan e-doc SIPP
3.            Teliti Kembali setiap lembar putusan yang tidak terprint sempurna
4.            Satgas untuk melaporkan perkara putus dan sudah BHT pada SIPP juga dilakukan hal yang sama pada E-Court
F.            PIDANA
1.            Satgas di maksimalkan untuk membantu mengkoreksi setiap bagian detail SIPP guna mengurangi kesalahan dalam penilaian pada EIS
2.            Perlu diadakan evaluasi E-Berpadu
G.           PERDATA
1.            Pegisian administrasi dipehatikan untuk segera dilengkapi
2.            Sisakan satu orang pns di ruangan pada setiap kegiatan dinas luar perdata
3.            Saksi setiap kegiatan keperdataan diwajibkan PNS
4.            Penyaluran berkas perkara perdata terjadi keterlambatan ke Panitera Pengganti
H.            HUKUM
1.            Permohonan Salinan putusan berpatokan pada nomer perkara, keluarkan surat balasan yang menjelaskan hal tersebut jika dalam permohonan tidak tercantum nomer perkara.
2.            Perapian ruang arsip lebih ditingkatkan
3.            Pembaruan SK PPID

Bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, 17 Juli 2023, dilangsungkan Monitoring dan Evaluasi Hakim yang dipimpin oleh pimpinan rapat I Made Yuliada,S.H.,M.H. dansebagai notulis Rusminingsih serta dihadiri oleh peserta rapat. Acara Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan diawali mengingatkan PERMA 7, 8, 9 Tahun 2016 dan  Maklumat KMA No.1 Tahun 2017. Rapat Membahas hal-hal sebagai berikut :

Topik Monev Hakim
Temuan :
1. Jika melaksanakan relaas panggilan dan ybs tidak mau tandatangan dan tidak mau menerima bisa dibawa kembali relaas utk disimpan di berkas dan disertai evidence
2. Jika ada pihak yang tidak diketahui alamatnya atau punya alamat lama namun pindah ke tempat yang tidak diketahui agar JS melakukan relaas ke alamat lama kemudian minta bantuan pemda dan radio
3. Terdapat pihak yang belum terpanggil dan tidak hadir pada saat persidangan dan JS belum me SC sbg evidence utk disimpan di berkas terkait tracking
4. Daftar / buku ekspedisi panggilan bagi JS agar terkontrol
5. Buat Buku daftar 2 rangkap agar terkontrol oleh PN dan juga Pos terkait Relaas panggilan oleh JS
6. PP upload penahanan di E-Criminal namun Aplikasi belum berjalan dengan baik
7. Staff bagian Kepaniteraan Pidana agar mengontrol E-Criminal
8. Hakim mengupload hari sidang, petikan dan putusan di E-Berpadu dan dibantu oleh SATGAS agar mensinkronkan dengan SIPP
9. Tidak semua akun hakim muncul E-Criminal tetapi panmud hukum harus tetap mengkonfirmasi ketidakmunculan E-Criminal tersebut
10. Kurang lebih 20 hari setelah mediasi dalam ecourt calendar pada E-court perdata

Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, 17 Juli 2023, dilangsungkan Rapat Berjenjang Kepaniteraan yang dipimpin oleh pimpinan rapat I Nyoman Sudarsana,S.H. dansebagai notulis Arabella Zulfa Laila serta dihadiri oleh peserta rapat. Acara Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan diawali mengingatkan PERMA 7, 8, 9 Tahun 2016 dan  Maklumat KMA No.1 Tahun 2017. Rapat Membahas hal-hal sebagai berikut :

Topik Rapat Kepaniteraan
Temuan :
1. belum terdapat kendala dalam kepaniteraan perdata 
2. untuk Upaya hukum belum ada kendala dan berjalan dengan lancar
3. terdapat kekurangan berkas saat pelimpahan seperti cd, ttd, dll. Jika belum lengkap  kembalikan kepada kejaksaan nuntuk melengkapi kekurangan berkas.
4. selalu mengontrol penundaan sidang dan perpanjangan penahanan perkara agar tidak dapat kekeliruan
5. pada berkas konsinyasi terbaru tidak terdapat  BA penyitaan oleh kpk hanya surat untuk memblokir sertifikat saja dari pihak tol ke BPN
6. terdapat kendala dalam mencari berkas pidana untuk melengkapi surat dari kejaksaan perihal salinan putusan karena hanya tertulis nama terdakwa saja.