Senin, 8 Juli 2024 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Kraksaan, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan melakukan Aanmaning/Tegoran untuk melaksanakan isi  putusan perkara  Nomor . 45/Pdt.G/2023/PN Krs Jo. 853/PDT/2023/PT SBY. Dalam aanmaning tersebut ketua pengadilan negeri Kraksaan memberikan waktu 8 hari kepada termohon untuk melaksananakan isi putusan secara sukarela. Dalam pelaksanaan Aanmaning tersebut ketua pengadilan negeri Kraksaan didampingi oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, dan dihadiri oleh  Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II serta kuasa Pemohon Eksekusi.

Informasi mengenai layanan PN Kraksaan :
https://linktr.ee/pnkraksaan
Website : https://www.pn-kraksaan.go.id/
Youtube : https://s.id/YoutubePNKraksaan
Instagram : https://s.id/InstagramPNKraksaan
Facebook : https://www.facebook.com/Pengadilankraksaan

Senin, 8 Juli 2024 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Kraksaan, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan melakukan Aanmaning/Tegoran untuk melaksanakan isi  putusan perkara  Nomor  46/pdt.G/2008/PN Krs Jo. 461/PDT/2009/PT SBY Jo. 3312 K/PDT/2010. Dalam aanmaning tersebut ketua pengadilan negeri Kraksaan memberikan waktu 8 hari kepada termohon untuk melaksananakan isi putusan secara sukarela. Dalam pelaksanaan Aanmaning tersebut ketua pengadilan negeri Kraksaan didampingi oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, Kuasa Pemohon Eksekusi, Ahli Waris Pemohon Eksekusi I, II, III, dan IV. Sedangkan Para Termohon Eksekusi tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap.

Informasi mengenai layanan PN Kraksaan :
https://linktr.ee/pnkraksaan
Website : https://www.pn-kraksaan.go.id/
Youtube : https://s.id/YoutubePNKraksaan
Instagram : https://s.id/InstagramPNKraksaan
Facebook : https://www.facebook.com/Pengadilankraksaan

Pada hari Senin 3 Juni 2024 bertempat di Kantor Kecamatan Maron, diadakan Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Bapak I Made Yuliada , S.H., M.H. Menyampaikan dengan lugas seluruh prosedur sesuai isi PERNMA No. 1 Tahun 2014.

Pada sosialisasi ini diikuti oleh seluruh Kepala Desa Yang berada di Kecamatan Maron. Diharapkan melalui sosialisasi ini semua pihak dapat bekerja sesuai dengan pedoman yang telah ada.

Informasi mengenai layanan PN Kraksaan :
https://linktr.ee/pnkraksaan
Website : https://www.pn-kraksaan.go.id/
Youtube : https://s.id/YoutubePNKraksaan
Instagram : https://s.id/InstagramPNKraksaan
Facebook : https://www.facebook.com/Pengadilankraksaan

Kraksaan, Senin 3 Juni 2024 telah dilakukan pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, Bapak ZULVIKAR NUR BARLIAN, S.H.
di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Kraksaan.
Informasi mengenai layanan PN Kraksaan :
https://linktr.ee/pnkraksaan
Website : https://www.pn-kraksaan.go.id/
Youtube : https://s.id/YoutubePNKraksaan
Instagram : https://s.id/InstagramPNKraksaan
Facebook : https://www.facebook.com/Pengadilankraksaan

Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, 18 Maret 2024, dilangsungkan Rapat Berjenjang Kepaniteraan yang dipimpin oleh pimpinan rapat I Nyoman Sudarsana,S.H. dansebagai notulis Rusminingsih serta dihadiri oleh peserta rapat. Acara Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan diawali mengingatkan PERMA 7, 8, 9 Tahun 2016 dan  Maklumat KMA No.1 Tahun 2017. Rapat Membahas hal-hal sebagai berikut :

Topik Rapat Kepaniteraan
Temuan :
1. Ada beberapa berkas yang belum lengkap terkait paraf maka Pidana menindaklanjuti untuk kemudian dilimpah ke bagian Hukum
2. upaya hukum pidana tidak terdapat kendala yang berarti dan semua berkas upaya hukum sudah terkirim
3. Untuk menjaga nilai EIS PN Kraksaan tetap baik maka dihimbau agar meningkatkan kinerja walau dalam bulan Ramadhan terlebih mendekati Hari Raya Idul Fitri
4. untuk berkas yang sudah dinyatakan BHT agar segera dilimpahkan ke bagian Hukum untuk segera di Arsipkan
5. Terhadap pengarsipan diruang Arsip berkas perkara akan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian berkas dengan letak berkas yang bersangkutan pada rak arsip
6. perihal Pemeriksaan Setempat sudah memiliki Kwitansi terkait kendaraan yang digunakan
7. Terdapat berkas tahun 2023 yang masih ada di Panitera Pengganti dan belum diserahkan kepada Panitera Muda Perdata agar segera diserahkan dan diArsipkan
8. Upaya hukum Perdata sudah berjalan dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti
9. Arsip yang muncul di MIS terkait pengarsipan berkas akan segera ditindaklanjuti
10. disampaikan kepada para Panitera Pengganti agar Tandatangan maupun parah pada berkas perkara agar diteliti hingga lengkap tanpa ada paraf atau tandatangan yang terlewati
11. terdapat berkas yang sudah dilimpah ke bagian hukum yang dikembalikan kembali ke bagian kepaniteraan pidana karena paraf tidak lengkap
12. Terkait Delegasi tidak terdapat kendala, namun demikian koordinasi tetap harus dilakukan dengan PN tujuan dengan baik demi kelancaran pelaksanaan Delegasi
13. Ada kendala pada surat tercatat yang dikirim yang kemudian retur yang harus dikembalikan sisa panjar perkaranya , maka pengecekan ulang secara teliti perlu dilakukan agar pengembalian sisa panjar tidak terkendala
14. Monev kesesuian SIPP sudah dilakukan secara rutin tiap minggu dan dilaporkan ke KPN untuk selanjutnya dilaporkan ke KPT setiap 6 bulan sekali
15. Terkait Putusan Perkara sebelum Putusan diupload pada SIPP dan tersinkron ke Direktori Putusan, maka harus dicek kembali dengan teliti agar sesuai
16. Terkait TTE pada kelengkapan berkas, maka Panitera dan PP wajib mengikuti digitalisasi tersebut untuk mempermudah berkas yang perlu TTE

Informasi mengenai layanan PN Kraksaan :
https://linktr.ee/pnkraksaan

#ptsurabaya
#ditjenbadilum
#humasmahkamahagung
#kraksaan
#zipnkraksaan