×
w3c
Bahasa
Logo Pengadilan Negeri Kraksaan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Kraksaan

Raya Panglima Sudirman No.5 Kraksaan, Probolinggo. Telp. 0335-841407 Ext.101 Fax. 0335-841307

Email : umum.pnkraksaan@gmail.com Delegasi : delegasi.pnkraksaan@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIe-CourtSistem Informasi Penelusuran Perkara


Rapat Pimpinan Bulan November 2023

Selasa, 28 November 2023. Telah dilaksanakan Rapat Pimpinan. Acara Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan diawali mengingatkan PERMA 7, 8, 9 tahun 2016, Maklumat KMA No.1 tahun 2017, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dilanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Rapat Membahas hal-hal sebagai berikut :
A. Umum
1. Realisasi anggaran DIPA 01 sebesar 93% dan DIPA 03 sebesar 92%
2. Penyerapan sudah ada yang direvisi POH
3. Perlengkapan yang diajukan ke MA sudah dilaksanakan dan masih proses menunggu BA ST Barang
B. Ortala
1. Kenaikan pangkat dapat diajukan 6x dalam setahun untuk tenaga teknis, untuk Hakim dan pimpinan 2x dalam setahun
C. PTIP
1. Website masih proses update
2. Review ulang IKU berpatokan MA dilampirkan monev bulanan dan triwulan
3. Persiapan laporan tahunan
4. EIS sudah tidak sinkron SIPP, pemantauannya saat ini bisa menggunakan MIS.
D. Sekretaris
1. Capaian minimal realisasi anggaran DIPA 01 sebesar 96% dan DIPA 03 sebesar 98%
2. Barang Hibah dari BTN sudah mendapat ijin dari MA, barang yang akan dating segera disusun perjanjian barang yang di daftar dan diberi nomer barang hibah
3. Hasil pembinaan Sek se PT Sby masalah Kepegawaian pengajuan kenaikan pangkat sebanyak 6x untuk tenaga teknis namun untuk pimpinan dan hakim sama seperti tahun sebelumnya 2x satu tahun
E. Pidana
1. Yang diarsipkan ada 7 berkas belum memasuki BHT
2. Upload ulang putusan perintah MA sudah 235 perkara
3. Upaya hukum telah terkirim dan dalam pantauan
4. E- berpadu tuntutan saat dibacakan harus sudah di upload filenya
F. Perdata
1. Perkara yang muncul di MIS sudah ditindaklanjuti
2. Perkara upload ulang putusan masi proses
G. Hukum
1. Menunggu SK Tim teknis seleksi POSBAKUM

Informasi mengenai layanan PN Kraksaan :
https://linktr.ee/pnkraksaan
Website : https://www.pn-kraksaan.go.id/
Youtube : https://s.id/YoutubePNKraksaan
Instagram : https://s.id/InstagramPNKraksaan
Facebook : https://www.facebook.com/Pengadilankraksaan
#ptsurabaya
#ditjenbadilum
#humasmahkamahagung
#kraksaan
#zipnkraksaan

8 (2)


Rapat Berjenjang Kepaniteraan bulan November

Senin, 27 November 2023, telah dilaksanakan Rapat Berjenjang Kepaniteraan. Acara Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan diawali mengingatkan PERMA 7, 8, 9 tahun 2016, Maklumat KMA No.1 tahun 2017, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dilanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Rapat Membahas hal-hal sebagai berikut :
1. e-berpadu agar dipertahankan kalo bisa lebih ditingkatkan lagi
2. untuk panitera pengganti untuk ketepatan dan kecepatan upload putusan agar diteliti lagi
3. pemberkasan arsip sudah berkurang, untuk kedepannya berkas yang sudah BHT agar cepat diarsipkan atau diserahkan ke bagian hukum
4. salinan putusan melalui PPID
5. Surat kuasa dibantu untuk pengoreksiannya.
6. apabila ada perkara yang putus hari ini segera dberitahukan ke pihaknya , jangan sampai lama untuk pemberitahuannya

Informasi mengenai layanan PN Kraksaan :
https://linktr.ee/pnkraksaan
Website : https://www.pn-kraksaan.go.id/
Youtube : https://s.id/YoutubePNKraksaan
Instagram : https://s.id/InstagramPNKraksaan
Facebook : https://www.facebook.com/Pengadilankraksaan
#ptsurabaya
#ditjenbadilum
#humasmahkamahagung
#kraksaan
#zipnkraksaan

8 (3)


Rapat Berjenjang Kesekretariatan bulan November 2023

Senin, 27 November 2023. Telah dilaksanakan Rapat Berjenjang Kesekretariatan . Acara Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan diawali mengingatkan PERMA 7, 8, 9 tahun 2016, Maklumat KMA No.1 tahun 2017, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dilanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Rapat Membahas hal-hal sebagai berikut :
1. Pemberian reward dan punishment wajib diberikan baik berupa apresiasi, promosi, maupun uang. Termasuk remon dan konsekuensi keterlambatan harus ada pemotongan.
2. Ijin kantor sudah berjalan baik secara berjenjang.
3. Kedisiplinan pegawai sebagaiamana PP nomor 94 tahun 2021, jika terdapat pegawai tidak masuk tanpa keterangan 12 hari berturut-turut dalam setahun maka satker bisa melakukan proses pemecatan yang akan ditinjau ulang
4. Setiap saat harus update aturan/ undang-undang terbaru, seperti laporan keuangan yang memiliki banyak laporan dalam aplikasi, peraturan terbaru tentang Kepegawaian, serta aplikasi baru lainnya yang harus di update PTIP.
5. Bagian umum keuangan diperhatikan pengajuan PSP.
6. Bagian Umum Keuangan diperhatikan sewa BMN apakah sudah dinilai KPKNL dan diperhatikan juga tata cara pengajuannya (sudah dilakukan pengajuan dan rencana Desember ini KPKNL meninjau ulang untuk sewa BMN) nilai NJOP tanah setiap tahun naik dinilai pula dari Gedung dan fasilitas, dicari harga sewa setelah keluar ijinnya aselon I Biro perlengkapan, mendapatkan hasil KPKNL bisa disewa
7. Angggaran pemeliharaan Gedung diluar belanja modul ada data pendukung yang tidak lengkap, pemeliharaan dan belanja modal harus dilengkapi dokumen evidennya (harga satuan dan bukti pembayaran / SPMK)
8. Penuhi permintaan pimpinan, kepaniteraan dan tenaga teknis
9. Kebutuhan kantor setiap ruangan segera diajukan .

Informasi mengenai layanan PN Kraksaan :
https://linktr.ee/pnkraksaan
Website : https://www.pn-kraksaan.go.id/
Youtube : https://s.id/YoutubePNKraksaan
Instagram : https://s.id/InstagramPNKraksaan
Facebook : https://www.facebook.com/Pengadilankraksaan
#ptsurabaya
#ditjenbadilum
#humasmahkamahagung
#kraksaan
#zipnkraksaan

8 (4)


pemeriksaan setempat perkara nomor 55/Pdt.G/2023/Pn krs

Pemeriksaan Setempat Perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/pn krs yang terletak di Desa Pohsangit Kecamatan sumberasih Kabupaten Probolinggo

Hakim Ketua: I Made Yuliada S.H., M.H.
Hakim Anggota 1: David Darmawan S.H.
Hakim Anggota 2: Doni Silalahi, S.H., M.H
Panitera Pengganti : ISDIYANTO, S.H.
Informasi lebih lanjut bisa diakses di website berikut :
http://sipp.pn-kraksaan.go.id/list_jadwal_sidangInformasi mengenai layanan PN Kraksaan :
https://linktr.ee/pnkraksaan
Website : https://www.pn-kraksaan.go.id/
Youtube : https://s.id/YoutubePNKraksaan
Instagram : https://s.id/InstagramPNKraksaan
Facebook : https://www.facebook.com/Pengadilankraksaan

#ptsurabaya
#ditjenbadilum
#humasmahkamahagung
#kraksaan

8 (42)

8 (43)


RAPAT KOORDINASI HAKIM PENGAWAS BIDANG BULAN NOVEMBER 2023

RAPAT KOORDINASI HAKIM PENGAWAS BIDANG

Bertempat di Ruang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu, 15 November 2023, dilangsungkan Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang yang dipimpin oleh pimpinan rapat Agus Safuan Amijaya,S.H.,M.H. dansebagai notulis Rusminingsih serta dihadiri oleh peserta rapat. Acara Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan diawali mengingatkan PERMA 7, 8, 9 Tahun 2016 dan  Maklumat KMA No.1 Tahun 2017. Rapat Membahas hal-hal sebagai berikut :

Topik Monev Koordinasi Hakim Pengawas
Temuan :
Tindaklanjut Hasil Pengawasan Bulan Oktober 2023:
Semua temuan dari hakim tinggi pengawas sudah ditindaklanjuti yaitu:
1.            Rapat sosialisasi secara khusus tentang PERMA 7,8 dan 9 (Pengawasan dan Pembinaan), serta sosialisasi maklumat No. 1 Tahun 2017 dan didokumentasi dengan baik baik secara internal maupun eksternal
2.            Apar sudah diganti dengan yang baru
3.            Pernyataan kelengkapan berkas perkara secara elektronik oleh panitera
4.            Uraian tugas mengaju pada PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepeniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sudah dilengkapi
5.            Surat Keputusan tentang Peminjaman Berkas Perkara sudah ditambahkan dengan ketentuan batas waktu
6.            Sudah dilakukan revisi terhadap SK Ketua Pengadilan Negeri tentang Pengawasan, dengan mencantumkan jangka waktu pengawasan dilaksanakan setiap minggu
7.            Pencatatan uang keluar sudah sesuai dengan tanggal pelaksanaan kegiatan/pengeluaran
8.            Sudah dilakukan direvisi dalam pembuatan map berkas putusan agar sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No.  2478 /DJU /SK /HK00.1 /12 /2022
9.            sudah dilaksanakan sosialisasi tentang implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang pemberkasan arsip perkara yang telah diminutasi harus diparaf oleh Majelis Hakim, jadi setiap halam putusan tidak hanya diparaf oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti
10.          Court calendar sudah ditandatangani oleh tergugat sesuai dengan implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018
11.          Petugas Absensi/daftar hadir lebih aktif memeriksa kelengkapan dokumen absensi/daftar hadir
12.          update website yang sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 sudah dilakukan
 
Temuan Hakim Pengawas Bidang Bulan November 2023:
1.            Ruang sidang anak perlu lebih diperhatikan 5R dan kelengkapan fasilitas didalamnya seperti fentilasi udara dan kipas angin (nuansa ramah anak)
2.            Nama-nama mediator diruang mediasi belum ada
3.            Laporan rutin PTIP harus diperhatikan untuk segera dilaporkan
4.            Ada temuan berkas perkara pedata yang sudah incraht namun belum dijahit dan belum dilimpah ke bagian Hukum perkara nomor 47/pdt.G/2023/PN Krs, Nomor 48/pdt.G/2023/PN Krs dan Nomor 49/pdt.G/2023/PN Krs
5.            Jadwal Penataan Arsip sudah ada namun belum dilaksanakan bulan ini
6.            Persiapan lelang posbakum belum dilaksanakan 
7.            Perlu dibentuk Tim/Panitia seleksi Posbakum  
8.            Pengawas PTSP wajib rutin membuat laporan bulanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan 
9.            Briefing PTSP juga perlu dilakukan rutin tiap hari senin pagi
10.          Lengkapi setiap laporan yang berhubungan dengan PTSP untuk persiapan adanya lomba PTSP awal tahun depan
11.          Masih ada kendala persidangan berkaitan dengan permohonan yang berurusan dengan Dukcapil seperti akta kematian yang mestinya dapat diselesaikan di Dukcapil
12.          Perlu ada koordinasi dengan Dukcapil terkait permohonan perubahan nama dan akta kematian 
13.          Barang Persedian dibagian Umum dan Keuangan sudah harus tersedia sebelum ada permintaan khususnya kebutuhan rutin Seperti ATK 
14.          Pasal 9 perma no 1 tahun 2019 Pengajuan jawaban perlu melampirkan bukti surat 
15.          Buku kontrol Putusan perkara yang perlu Anonimisasi harus dibuat dibagian kepaniteraan pidana maupun perdata 
 

Saran :

Dengan Penanggung-Jawab : Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

adcc

qwe



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "Kreatif, Responsif, Aplikatif, Kognitif, Supel, Akuntabel dan Normatif" . Pengadilan Negeri Kraksaan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.