Selasa, 21 Agustus 2024
bertempat di Media Center, rapat berjenjang kesekretariatan dipimpin bapak Sekretaris Pengadilan Negeri Kraksaan, Budi Iswandiono, S.E., didampingi para kasubbag dan dihadiri staf bagian kesekretariatan. Pimpinan Rapat membahas tentang segala sesuatu terkait laporan-laporan untuk dikerjakan tepat waktu, sarana dan prasarana kantor, penertiban absensi, kebersihan kantor, perapian taman, pengarsipan di Ruang Dokumen Kontrol, persiapan pengadaan PPPK, serta mengevaluasi uraian tugas dan SOP kesekretariatan.

Informasi mengenai layanan PN Kraksaan :

https://linktr.ee/pnkraksaan

Website : https://www.pn-kraksaan.go.id/

Youtube : https://s.id/YoutubePNKraksaan

Instagram : https://s.id/InstagramPNKraksaan

Facebook : https://www.facebook.com/Pengadilankraksaan

#ptsurabaya

#ditjenbadilum

#humasmahkamahagung

#kraksaan

#zipnkraksaan

Kraksaan 21 Agustus 2024

Pengadilan Negeri Kraksaan melakukan Rapat berjenjang kepaniteraan Bula Agustus yg di pimpin oleh Bapak Panitera I Nyoman Sudarsana S.H.

Pimpinan rapat memberi arahan terkait sistem yang ada pada Mahkamah Agung kemudian akan dikoordinasikan dengan bagian Informasi dan Teknologi agar dapat diketahui dan dapat kita terapkan sesuai aturan yang ada, mengevaluasi tentang tilang dibagian kepaniteraan pidana dengan bagian kepolisian untuk waktu penyerahan Barang Bukti beserta Surat Tilang, serta mengevaluasi tentang penggandaan salinan putusan.

Informasi mengenai layanan PN Kraksaan :

https://linktr.ee/pnkraksaan

Website : https://www.pn-kraksaan.go.id/

Youtube : https://s.id/YoutubePNKraksaan

Instagram : https://s.id/InstagramPNKraksaan

Facebook : https://www.facebook.com/Pengadilankraksaan

#ptsurabaya

#ditjenbadilum

#humasmahkamahagung

#kraksaan

#zipnkraksaan

06 Agustus 2024

Bapak Nanang Adi Wijaya S.H., M.H. dan Bapak Zulfikar nur Barlian S.H. Melakukan kegiatan Sosialisasi Eksternal tentang Layanan Prodeo di Desa Sumber Kerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolonggo 

Layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014. Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, serta eksekusi sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang adanya ketersediaan anggaran di pengadilan.

Kraksaan, 1 Agustus 2024.
Agenda Rapat Monitoring dan Evaluasi Delegasi bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan dipimpin oleh Bapak Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Panitera, Hakim Pengawas Perdata, Panitera Muda Perdata, Para Jurusita Pengganti, Staf Perdata dan Kasubbag PTIP. Rapat tersebut membahas perihal kendala yang dialami dalam pelaksanaan Delegasi serta tindaklanjutnya. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan juga memberi arahan agar pelaksanaan Delegasi sesuai SOP serta berdasarkan petunjuk yang tertuang dalam SEMA No. 1 Tahun 2023

Informasi mengenai layanan PN Kraksaan :

https://linktr.ee/pnkraksaan

Website : https://www.pn-kraksaan.go.id/

Youtube : https://s.id/YoutubePNKraksaan

Instagram : https://s.id/InstagramPNKraksaan

Facebook : https://www.facebook.com/Pengadilankraksaan

#ptsurabaya

#ditjenbadilum

#humasmahkamahagung

#kraksaan

#zipnkraksaan

Bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis , 01 Agustus 2024, dilangsungkan Monev Daftar Informasi yang dipimpin oleh pimpinan rapat Agus Safuan Amijaya,S.H.,M.H. dansebagai notulis Firman Teguh Prasetyo serta dihadiri oleh peserta rapat. Acara Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan diawali mengingatkan PERMA 7, 8, 9 Tahun 2016 dan Maklumat KMA No.1 Tahun 2017. Rapat Membahas hal-hal sebagai berikut : Topik Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Info Temuan : 1. Daftar Informasi yang dikecualikan 2. Daftar Informasi Publik di Monev 3. Prosedur alur PPID 4. Formulir informasi 5. Briefing PTSP Saran : 1. Membuat daftar informasi yang dikecualikan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi Daftar Informasi Publik secara berkala 3. Memperbarui prosedur alur PPID 4. Formulir informasi yang belum tersedia di PTSP segera dilengkapi 5. Penanggung jawab PTSP agar melakukan briefing secara bulanan dan dihadiri para panmud dan kasubag

Informasi mengenai layanan PN Kraksaan :

https://linktr.ee/pnkraksaan

Website : https://www.pn-kraksaan.go.id/

Youtube : https://s.id/YoutubePNKraksaan

Instagram : https://s.id/InstagramPNKraksaan

Facebook : https://www.facebook.com/Pengadilankraksaan

#ptsurabaya

#ditjenbadilum

#humasmahkamahagung

#kraksaan

#zipnkraksaan