Didalam Rapat Koordinasi pembahasan mengenai Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik ini terdapat 3 hal yang wajib diperhatikan yakni perihal Biaya Tambahan, Informasi Biaya/Tarif, serta Bukti Transaksi dimana ketiga hal tersebut masuk kedalam 3 unsur terendah dari hasil survey persepsi anti korupsi. Adapun untuk 3 unsur terendah dari hasil survey kepuasan masyarakat antara lain waktu layanan, sarana dan prasarana, serta prosedur pelayanan. maka untuk meningkatkan standar pada pelayanan bagi pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Kraksaan, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan serta Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan memberi arahan Khususnya kepada Petugas PTSP dan Petugas Keamanan agar selalu tertib melaksanakan tugas utamanya sesuai SOP.

Rapat Bulanan Hakim ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan dihadiri oleh Para Hakim untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkara ataupun persidangan pada Pengadilan Negeri Kraksaan. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan menghimbau agar para Hakim memperhatikan penyelesaian perkara agar tidak tertunda ataupun tidak tepat dari tenggat waktu yang telah ditentukan. selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan juga mengingatkan para hakim agar menjadi role model dan suri tauldan bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Kraksaan.

Diadakan Rapat Pembinaan dan Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.Dalam Rapat Pembinaan dan Pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah ini membahas tentang kedisiplinan dalam pelaksanaan Absensi secara online yakni SIKEP dan Sichma serta pembaharuan informasi terkait Aparatur pada Pengadilan Negeri yang tercatat meninggal, mutasi dan pensiun pada Aplikasi Sichma untuk selalu dilaporkan ke Pengadilan Tinggi. Setiap CCTV terutama di ruang sidang dan PTSP harus selalu Live On/Hidup hal ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan oleh HATIWASDA terkait persidangan dan pelayanan bagi pencari keadilan.

Kraksaan. Untuk melengkapi putusan yang akan di upload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung. SATGAS SIPP membentuk tim khusus untuk menangani kendala dalam upload putusan tahun 2016 sampai 2021. Saat selesai tim telah berhasil mempublikasikan putusan sebanyak 2.305 Putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI

Kraksaan. Sosialisasi Sistem Penanganan Tindak Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi yang diadakan sesuai Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI dengan Kepolisian Negara RI dengan Kejaksaan RI dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Lembaga Sandi Negara Nomor M.HH-03.HM.05.02 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi.